Kasus Proyek Dinas Perhubungan Morut: “Habis Gelap, Terbitlah Panggilan Kejaksaan”
KOLONODALE — Kejaksaan Negeri (Kejari) Morowali Utara (Morut) terus mendalami dugaan korupsi dalam proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Perhubungan Morut yang dikerjakan pada penghujung tahun 2023. Proyek dengan pagu anggaran Rp3,73 miliar itu kini tengah berada di tahap penyidikan, setelah penyidik menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada praktik melawan hukum.
Ibarat sebuah ungkapan perjuangan, yang berubah menjadi penyesalan.
“Habis gelap terbitlah terang, habis lampu jalan terbitlah panggilan kejaksaan”
Kepala Seksi Intelijen Kejari Morut, Muhammad Faizal mengungkapkan hingga saat ini 15 saksi telah dimintai keterangan. Penyelidikan awal dimulai berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-05/P.2.19.7/Fd.1/06/2025 tanggal 3 Juni 2025, dan meningkat ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/P.2.19.7/Fd.1/07/2025 pada 4 Juli 2025.
Sejumlah poin menjadi sorotan penyidik, di antaranya:
Ketidaksesuaian spesifikasi: dalam RAB tertera lampu 80 watt, namun yang terpasang diduga hanya 60 watt.
Pelaksanaan proyek melewati tahun anggaran: pekerjaan rampung pada Maret 2024 tanpa adendum kontrak.
Tidak ada sanksi atau evaluasi meski terjadi keterlambatan pekerjaan.
Dugaan lain yang mencuat adalah pemecahan proyek menjadi 17 paket kecil dengan indikasi “titip nama perusahaan”, mencuat ke permukaan.
Penyidik juga tengah menunggu hasil pemeriksaan ahli elektrikal dari Universitas Tadulako (Untad) Palu untuk menguatkan bukti teknis. Dua perusahaan, CV. CM dan CV. EJ, diduga terseret dalam proses pengadaan ini.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena pola pengadaan akhir tahun kerap memicu praktik penyalahgunaan kewenangan.
“Pengadaan di ujung tahun sering dikebut tanpa perencanaan matang, sehingga rawan pelanggaran prosedur dan manipulasi teknis,” ujar salah satu sumber media ini
No Comments