Minim Kesempatan: Anak Daerah Morowali Utara Sulit Bersaing di Kampung Sendiri
Morowali Utara – Perekrutan tenaga kerja besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Morowali Utara (Morut) terus menuai sorotan. Pasalnya, kesempatan bagi anak-anak daerah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, terutama di posisi strategis, dinilai masih sangat minim.
Sejumlah perusahaan besar, termasuk PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), yang bergerak di bidang industri nikel, telah membuka ribuan lowongan kerja. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa putra-putri daerah, meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang memadai—bahkan hingga jenjang S1 dan S2—masih kesulitan mendapatkan tempat dalam struktur manajemen perusahaan-perusahaan tersebut.
Ketimpangan dalam penerimaan tenaga kerja ini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi I DPRD Morowali Utara, Arman Purnama Marunduh. Ia menyoroti bahwa tidak ada anak daerah yang mendapatkan posisi penting di perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah mereka sendiri.
“Seharusnya, anak-anak daerah yang sudah menempuh pendidikan tinggi bisa mendapatkan kesempatan untuk menduduki posisi yang layak di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Morut. Namun, realitasnya, mereka justru tersisih, dan posisi penting dalam perusahaan lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah,” ujar Arman.
Ia menambahkan bahwa fenomena ini menciptakan ketidakadilan sosial dan memicu kekecewaan di kalangan masyarakat lokal, terutama generasi muda yang berharap dapat berkarier di tanah kelahiran mereka sendiri.
Data yang dihimpun dari berbagai sumber menunjukkan bahwa posisi strategis sebagian besar tenaga kerja di perusahaan-perusahaan tambang dan industri di Morowali Utara berasal dari luar daerah, termasuk tenaga kerja asing (TKA).
“Banyak anak muda Morut yang memiliki kompetensi, tapi tetap sulit menembus industri yang ada di daerahnya sendiri. Bahkan, untuk posisi operator atau pekerja lapangan pun, mereka harus bersaing ketat dengan pelamar dari luar daerah,” kata salah satu tokoh masyarakat Morut yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan seharusnya mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pemberdayaan tenaga kerja daerah. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka potensi pengangguran di kalangan anak daerah akan semakin tinggi.
DPRD Morowali Utara berencana untuk mengambil langkah tegas guna memastikan perusahaan-perusahaan besar di wilayah tersebut memberikan kesempatan yang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Arman Purnama Marunduh menegaskan bahwa pihaknya akan mendesak pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mengawal kebijakan ketenagakerjaan.
Ia juga menekankan bahwa perusahaan yang beroperasi di Morowali Utara harus berkontribusi lebih dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal melalui program pelatihan dan pendidikan.
“Kita tidak hanya ingin menjadi penonton di kampung sendiri. Generasi muda Morut harus diberi kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” pungkasnya.
Persoalan minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam industri besar di Morowali Utara bukanlah masalah baru. Namun, hingga kini belum ada solusi konkret yang benar-benar mengatasi ketimpangan tersebut.
Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah daerah bersama DPRD dan perusahaan-perusahaan terkait duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga kerja lokal.
Jika tidak ada langkah nyata, dikhawatirkan ketimpangan ini akan terus berlanjut dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi di Morowali Utara. Anak-anak daerah yang telah berjuang menempuh pendidikan tinggi berhak mendapatkan kesempatan yang adil untuk bekerja dan membangun daerah mereka sendiri.
No Comments