Politik Balas Dendam, Ancaman Bagi Masa Depan Daerah
Foto: Penulis Hendly Mangkali Opini: Politik Balas Dendam, Ancaman Bagi Masa Depan Daerah
Pembangunan daerah idealnya menjadi wujud nyata dari keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun dalam praktiknya, ada kalanya kebijakan pemerintah justru berjalan menyimpang dari tujuan tersebut, terutama ketika dipengaruhi oleh kepentingan politik sempit atau hasrat membalas dendam terhadap kelompok yang berbeda pandangan.
Fenomena politik balas dendam bukan hanya persoalan etika kekuasaan, tetapi juga ancaman serius terhadap masa depan demokrasi lokal. Ketika keputusan-keputusan strategis, termasuk dalam pembangunan, dibuat berdasarkan motif politis sempit, maka rakyatlah yang paling dirugikan. Pembangunan menjadi tidak merata, dan warga yang dianggap “tidak sehaluan” secara politik kerap dipinggirkan dari akses terhadap pelayanan dan program pemerintah.
Filsuf politik John Locke pernah menegaskan bahwa kekuasaan sejati hadir untuk melindungi hak-hak dasar manusia hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Kekuasaan yang menyimpang dari prinsip tersebut, apalagi digunakan untuk menghukum pihak lawan politik, pada dasarnya telah keluar dari esensi pemerintahan yang sah dan bermoral.
Amartya Sen, seorang ekonom terkemuka, juga menyuarakan bahwa inti dari pembangunan adalah perluasan kebebasan manusia. Maka, ketika pembangunan digunakan untuk membatasi, mengintimidasi, atau mendiskriminasi warga atas dasar loyalitas politik, hal itu bukan hanya bertentangan dengan nilai demokrasi, tetapi juga menciptakan luka sosial yang dalam.
Realitas ini sudah mulai terlihat. Beberapa kasus di daerah menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan: pemecatan kepala desa yang tidak loyal, penghentian beasiswa secara sepihak, hingga mutasi pejabat yang tak mengindahkan prosedur sah dari pemerintah pusat. Semua ini menunjukkan bahwa dendam politik telah menyusup ke dalam struktur birokrasi, menggantikan asas profesionalitas dan keadilan.
Padahal, jika pemerintah benar-benar ingin membangun daerah menjadi wilayah yang maju dan inklusif, maka arah kebijakannya harus berbasis pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu. Politik seharusnya menjadi alat untuk memperkuat keadilan, bukan senjata untuk menghukum lawan.
Bung Hatta pernah mengatakan bahwa keadilan sosial harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan. Jika pesan ini diabaikan, maka pembangunan akan menjadi milik segelintir orang, bukan untuk semua.
Pembangunan sejati adalah tentang menyatukan, bukan memecah belah. Tentang membangun harapan, bukan memperluas luka. Tidak ada ruang bagi dendam dalam perjalanan menuju kesejahteraan bersama.
Disclaimer: Opini ini secara umum, tidak ditujukan untuk pemimpin atau pejabat kabupaten tertentu.
No Comments