Warga Petasia Soroti Gerak Lambat SatPol PP
Foto: Illustrasi lemah (AI) MORUT – Penempatan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Morowali Utara kembali menuai sorotan tajam. Pasalnya, di tengah jumlah personel yang mencapai ratusan orang, baik ASN maupun PPPK, penegakan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kecamatan justru melemah.
Sorotan paling mencolok datang dari Kecamatan Petasia, yang notabene merupakan ibu kota Kabupaten Morowali Utara. Kini, wilayah yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi itu tidak lagi memiliki patroli malam seperti biasanya. Patroli yang sebelumnya rutin dilakukan oleh petugas Trantib kecamatan praktis berhenti total setelah seluruh personel Satpol PP yang pernah ditugaskan, sekitar 15 orang, ditarik kembali ke kabupaten.
Ketiadaan petugas ini mulai berdampak langsung terhadap kondisi ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sejumlah persoalan di lapangan, seperti kebersihan pasar, penertiban pedagang liar, hingga pengamanan aset daerah, kini luput dari pengawasan. Bahkan, kasus yang mencuat di SDN Ganda-Ganda terkait masalah aset sekolah menjadi bukti lemahnya kehadiran aparat penegak perda di tingkat bawah.
Padahal, sesuai tupoksi, Satpol PP merupakan ujung tombak pemerintah daerah dalam penegakan perda, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Kebijakan penarikan personel ini pun dinilai kontraproduktif dengan semangat pelayanan publik yang dekat dengan masyarakat. Warga berharap, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara segera melakukan evaluasi terhadap sistem penempatan dan pembinaan personel Satpol PP, agar fungsi pengawasan dan ketertiban tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten, tetapi juga menyentuh wilayah kecamatan dan desa.
“Satpol PP seharusnya ada di lapangan, bukan hanya di kantor. Kalau Petasia saja kosong, bagaimana dengan kecamatan lain?” ujar salah satu warga dengan nada kecewa. (7/11)
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin fungsi penegakan perda dan ketertiban umum di Morut hanya akan tinggal nama.
No Comments